Razia Software Bajakan

Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Tim Nas PPHKI) bakal menggiatkan kampanye nasional HKI anti penggunaan software ilegal. Salah satu sasaran yang bakal diserbu adalah mall.

Sekretaris Tim Nas PPHKI, Andy N. Sommeng mengatakan, dalam kampanye di pusat perbelanjaan ini pihaknya bukan mau melakukan razia, melainkan untuk melakukan edukasi kepada penjual atau reseller dengan mendatanginya secara langsung.

Selain itu, lanjutnya, kampanye ini juga untuk memperkenalkan program pemerintah 'Get Legal for Less' atau membeli software legal yang tidak mahal. Dalam kampanye ini pemerintah menggandeng sejumlah industri software untuk memberikan diskon atau harga khusus selama masa kampanye.

Sudah ada produsen software yang mendukung aksi ini. Tiga perusahaan di antaranya adalah perusahaan software multinasional, yaitu Autodesk, Microsoft dan Symantec. Sementara enam perusahaan lainnya adalah perusahaan lokal, yakni Andal Software, Bamboomedia, Collega Inti Pratama, Intelix, SPSS Indonesia dan Zahir.

"Target utama dari kampanye ini adalah membantu perusahaan atau industri nasional agar menyadari bahwa membeli software asli adalah sebuah investasi," ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2009).

Selain menyasar mall, target yang dituju lainnya adalah ke lebih dari 20 ribu perusahaan kecil, menengah hingga multinasional serta para CIO-nya. Namun untuk segmen ini, Tim Nas ada yang mendatanginya secara secara langsung atau ada yang hanya akan disurati sekadar sosialisasi dan himbauan.

Kampanye nasional ini sendiri bakal dilakukan mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2009. Kanit I Indag Direktur II Eksus Mabes Polri Toni Hermanto mengatakan, pihaknya saat ini sudah memiliki daftar mall mana saja yang akan menjadi target kampanye. Namun sayangnya, ia enggan mengungkapkannya.

"Mall yang dituju memang sebagian besar masih di Jakarta, tapi mall lain di kota-kota besar juga akan disambangi," ujarnya kepada detikINET.

Toni pun mengisyaratkan bakal dilakukan upaya penegakkan hukum jika para penjual software bajakan ini masih membandel setelah dilakukan sosialisasi. "Yaa jika secara preventif tak berhasil maka pakai cara represif," pungkasnya.